Berdampak Besar Bagi Korban dan Masyarakat, Ini Tuntutan Jaksa Terhadap Pelaku Kasus Pemerkosa Belasan Santriwati


ilustrasi Pemerkosaan -Alexas_Fotos-pixabay.com

INFO MOJOKERTO - Kasus pemerkosaan belasan santri yang dilakukan oleh seorang pengelola pesantren sekaligus guru masih berlanjut.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Asep N Mulyana menilai kasus tersebut berdampak besar bagi korban dan masyarakat sehingga pihaknya menuntut hukuman berat pada pelaku. 

Dalam pembacaan tuntutan, Asep menuntut pelaku yang berinisial HW dengan hukuman mati, kebiri kimia hingga denda sampai 500 juta rupiah. Hal ini disampaikan langsung oleh Asep pada sidang terdakwa Pemimpin dari Pondok Pesantren Madani Boarding School tersebut.  

"Pertama kami menuntut terdakwa dengan hukuman mati. Kami juga meminta hakim memberikan hukuman tambahan kebiri kimia," kata Asep seusai sidang di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LRE Martadinata, Kota Bandung pada Selasa (11/1).

Adapun tuntutan lainnya yaitu denda sebesar 500 juta rupiah dengan subsider 1 tahun kurungan. Selain itu, Asep juga menuntut penyebaran identitas (Pelaku), membekukan yayasan dan pondok pesantren yang dikelola oleh pelaku predator asusila HW.

Asep menyebutkan, pelaku tidak hanya tega memperkosa belasan santriwatinya, dia juga melakukan pemberatan, yakni menggunakan simbol agama dan lembaga pendidikan sebagai alat untuk memanipulasi perbuatannya hingga korban pun terperdaya.

(BACA JUGA:Jokowi Putuskan Vaksin Booster Gratis Karena Keselamatan Rakyat yang Utama)

Menurut Asep, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku memiliki dampak luar biasa bagi korban maupun masyarakat. "Hal yang memberatkan terdakwa, yakni menggunakan simbol agama dalam pendidikan untuk memanipulasi dan alat justifikasi," tegasnya.

Asep menyebutkan, pasal yang dikenakan kepada Herry Wirawan, yakni Pasal 81 ayat (1), ayat (3), ayat (5) jo Pasal 78D UURI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.41 Tahun 2016 Tentang Perubahan ke Dua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 65 ayat (1) KUHP. (IM)

 

`
Kategori : Nasional
Sumber : pmj news