Fraksi PKS dengan Tegas Tolak Pemindahan Ibu Kota Negara Baru ke Kalimantan Timur, Simak Alasannya


ilustrasi Ibu Kota Negara Nusantara-seasia.co-instagram.com

INFO MOJOKERTO - Delapan fraksi sejutu untuk RUU dibawa ke paripurna DPR dengan sejumlah catatan dan kritik, namun ada satu fraksi yang tidak setuju, yaitu PKS. 

Rapat Kerja Rancangan undang-undang ibu kota negara (RUU IKN) yang diadakan DRP dan Pemerintah telah menyetujui RUU pemindahan Ibu Kota Negara dibawa ke Paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang pada Selasa (18/1). 

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Pansus IKN, Ahmad Doli Kurnia. Tak hanya sembilan fraksi DPR yang hadir ada beberapa wakil pemerintahan yang nampak hadir, seperti Yasonna Laoly (Menteri Hukum dan HAM), Tito Karnavian (Mendagri), Suharso Monoarfa (Menteri PPN/Kepala Bapennas).

Rapat RUU IKN yang dilakukan ditingkat Panitia Kerja (Panja) dilaksanakan selama 16 jam hingga sekitar pukul 03.00 WIB dini hari. 

Pada Rancangan Undang-Undang IKN ini hanya fraksi PKS yang menolak dengan tegas pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. 

(BACA JUGA:Menakjubkan! Inilah Gambaran Ibu Kota Negara dari Presiden Joko Widodo )

Dilansir dari akun Twitter @PKSejahtera, berikut alasan penolakan pemindahan ibu kota negara dari fraksi PKS:

`
Kategori : Nasional