Pemerintah Tegaskan Perjalanan Haji dan Umrah Kini Bebas Pajak PPN


Ilustrasi haji-Konevi-Pixabay.com

INFO MOJOKERTO - Pemerintah telah menetapkan aturan baru mengenai perjalanan ibadah Haji dan umrah dengan membebaskan biaya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Hal ini disampaikan oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Neilmaldrin Noor. Ia menyebutkan bahwa perjalanan ibadah haji dan umrah kini tidak dipungut biaya PPN.

Hal ini disampaikan sejak adanya pemberlakuan tarif PPN 11 persen pada 1 April 2022, kini pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerbitkan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2022 mengenai Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu.

Jasa yang dikenakan PPN ditujukan pada perjalanan ke tempat lain yang dipaketkan dalam perjalanan ibadah keagamaan.

"Untuk meluruskan, dalam UU PPN, jasa ibadah keagamaan adalah jasa yang tidak dikenakan PPN, sehingga ibadah umrah maupun ibadah lainnya tetap tidak dikenakan PPN," ujar Neilmadrin yang dikutip Info Mojokerto melalui keterangan tertulis pada Selasa (12/4).

(BACA JUGA:Jadi Syarat Haji 2022, Ini Daftar Vaksin yang Sudah Diakui oleh Arab Saudi )

Neilmadrin juga menyebutkan bahwa biasanya Biro Umroh sering memasukkan agenda perjalanan ke negara lain dalam satu paket dengan perjalanan umroh. 

Dengan begitu  jasa travel inilah yang dimaksudkan untuk kena biaya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2022 tentang Ketentuan PPN atas Jasa Kena Pajak tertentu.

Peraturan tersebut mengatur tentang pungutan PPN atas jasa perjalanan ke tempat lain dalam rangka peribadatan keagamaan, yaitu:

1. Jika tagihan tercantum di antara paket ibadah keagamaan yang diselenggarakan dan paket perjalanan luar kota yang diselenggarakan, maka tarif pajak pertambahan nilai adalah 10% atau 1,1% dikalikan dengan jumlah yang ditagih atau jumlah yang ditagih.

(BACA JUGA:Perantau Wajib Tahu!! Ini Syarat Perjalanan Mudik Lebaran 2022)

2. Pada saat yang sama, jika jumlah tertentu tidak ditentukan, jumlah total yang telah ditagih atau harus ditagih dikalikan 5% atau 0,55% dari tarif pajak pertambahan nilai.

Sedangkan, untuk jasa keagamaan yang meliputi jasa pelayanan rumah ibadah, pemberian khotbah, penyelenggaraan kegiatan keagamaan, dan jasa lain di bidang keagamaan tidak dipungut PPN karena termasuk dalam nonjasa kena pajak (JKP).

(IM)

`
Kategori : Nasional