Kuasa Hukum Bantah Mardani Tak Datang Hadiri Sidang Suap IUP Tanpa Alasan


Mardani Maming tak hadiri sidang -twitter-twitter @mardani_maming

INFO MOJOKERTO - Kuasa Hukum Bendahara Umum PBNU Mardani H.Maming, Irfan Idham membantah bahwa kliennya mangkir dalam sidang perkara dugaan gratifikasi atau suap izin usaha pertambangan (IUP) batubara.

Irfan klaim bahwa kaliennya tersebut selalu melayangkan pemberitahuan secara resmi kepada Majelis Hakim ketika tidak bisa menghadiri sidang. 

"Pak Mardani tidak mangkir dalam persidangan, karena setiap persidangan Pak Mardani melakukan pemberitahuan secara resmi bahwa berhalangan hadir dikarenakan ada kegiatan yang waktunya bersamaan dan tidak bisa ditinggalkan," katanya dalam keterangan tertulis kepada wartamawan pada Minggu (17/4).

Irfan juga mengatakan bahwa kehadiran kliennya dalam dua persidangan sebelumnya bukan tanpa alasan, pada sidang pertama Senin (4/4) kliennya berhalangan karena masih proses pemulihan setelah pasca operasi ginjal. 

Sedangkan pada persidangan Senin (11/4), kliennya tidak hadir dikarenakan harus menghadiri audiensi Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dengan Presiden Jokowi.

(BACA JUGA:Penunjukkan Maudy Ayunda sebagai Perwakilan Presidensi G20 Tuai Komentar Tajam Media Asing, Tak Perpengalaman?)

Ia juga mengatakan bahwa kliennya tidak memiliki keterkaitan dengan dugaan korupsi izin tambang di Kalsel. 

Pokok perkaranya yaitu gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan (PPATK).

Hal tersebut membuatnya mengaku keberatan atas sejumlah pemberitahuan yang mengaitkan kasus tersebut dengan kliennya. 

Sedangkan kasus tersebut murni diduga merupakan perbuatan Raden Dwijono (eks kepala Dinas ESDM Tanah Bambu).

++++

"Menurut kami ini murni perbuatan Pak Dwi. Jadi kami tidak setuju juga kalau misalnya atas kasus tersebut ada pemberitaan-pemberitaan yang beredar bahwa ini ada kaitannya dengan Pak Mardani," ujarnya.

Menurutnya peralihan IUP sudah melalui mekanisme serta prosedur yang berlaku dikarenakan sudah keluar sertifikatnya. 

Sehingga ia menilai bahwa secara prosedur tidak ada masalah dalam peralihan IUP tersebut. 

Baginya, Mardani pastinya akan memproses setiap permohonan yang ada dengan catatan sudah selesai dengan ketentuan. 

"Jadi, permohonan masuk itu pasti diproses oleh kepala dinas yang sudah melewati pemeriksaan berjenjang. Tidak mungkin izin itu sampai ke kementerian keluar seritifikat CMC kalau tidak lengkap secara prosedur. Berarti secara prosedur tidak ada masalah," tuturnya.

(BACA JUGA:Link Live Streaming Peringatan Nuzulul Quran Bersama Gus Miftah di Mojokerto Senin 18 April 2022)

Ia juga menyoroti langkah tim kuasa hukum Raden Dwidjono yang melaporkan kasus tersebut ke KPK. 

Irfan menilai bahwa laporan tersebut dikirim ketika proses hukum di pengadilan masih berjalan.

"Kenapa tiba-tiba pihak terdakwa dalam hal ini pengacara terdakwa langsung bergerak seakan-akan sudah ada putusan, sementara hal itu belum ada putusan yang berkaitan dengan itu," ucapnya.

(IM)

`
Kategori : Nasional