UU TPKS Resmi Disahkan, Pakar Hukum Unair : Kasus yang Tidak Tersentuh Akhirnya Mampu Diakomodir


Ilustrasi kekerasan seksual-Alexas_fotos-Pixabay.com

INFO MOJOKERTO - Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah resmi disahkan. 

Pakar hukum Universitas Airlangga (UNAIR), Dwi Rahayu Kristanti menanggapi kehadiran UU tersebut dengan positif.

Pihaknya menilai, UU tersebut diharapkan dapat merealisasikan perjuangan dan keadilan bagi para korban.

“Dengan implementasi yang tepat, dan dukungan dari berbagai pihak, saya optimis tujuan awal dari perjuangan ini dapat terealisasikan,” ujar wanita yang akrab disapa Yeyen itu.

Dosen Fakultas Hukum (FH) UNAIR ini juga menjelaskan perbedaan mendasar antara KUHP dengan UU TPKS. 

(BACA JUGA:Terbukti Ampuh! Berdasarkan Riset FKM UNAIR, Tumbuhan Ini Bisa Atasi Diabetes )

“Berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU TPKS menggunakan orientasi kepada korban, sehingga dianggap dapat memberi keadilan bagi korban,” ungkap Yeyen yang dikutip oleh tim Info Mojokerto, Selasa (19/4) dari laman Unair.

Perspektif itu terlihat jelas pada tiga hak yang dimiliki oleh korban, yaitu penanganan, perlindungan, hingga pemulihan.

Menurut Yeyen, sebelumnya negara hanya bertanggung jawab sampai vonis dijatuhkan. Namun, saat ini negara bertanggung jawab juga dalam pemulihan korban.

`
Kategori : Nasional