Kejaksaan Agung Pertimbangkan Hukuman Mati untuk pelaku Mafia Minyak Goreng


Ilustrasi minyak [email protected]

INFO MOJOKERTO - Kejaksaan Agung mempertimbangkan hukuman untuk memperberat hukuman mafia minyak goreng dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor CPO minyak goreng. Bahkan Kejaksaan agung mempertimbangkan hukuman mati.

Hal tersebut disampaikan oleh Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus Kejagung, Febrie Adriansyah saat disinggung mengenai pemberatan hukuman yang akan dijatuhkan kepada mafia minyak goreng yang mengakibatkan kelangkaan minyak goreng di tengah pandemi Covid-19.

"Saya rasa pemberatan ini menjadi pertimbangan penting bagi kami," kata Febrie dilansir Info Mojokerto dari jumpa pers di Gedung Kejagung RI, Jakarta pada Jumat (22/4).

Pihak kejagung juga tengah berkonsentrasi dalam mengawal kebijakan strategis pembangunan yang disiapkan pemerintah dan beberapa faktor pemberatan pun juga dipertimbangkan. 

"Ini juga penting bagi kelangsungan pembangunan bangsa, itu menjadi yang harus kita garisbawahi. Ini pasti akan kita lakukan penindakan tegas. Sekali lagi akan dilakukan penindakan tegas," tegas Febrie.

(BACA JUGA:Mendagri Rilis Aturan Kegiatan Halalbihalal, Jumlah Tamu Dibatasi Salah Satunya)

Sebelumnya Kejaksaan Agung telah menetapkan empat orang tersangka, yang mana salah seorang di antaranya merupakan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnu Wardhana.

Tiga tersangka lainnya merupakan Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulin Tumanggor; Stanley MA selaku Senior Manajer PT Permata Hijau, dan Pierre Togar Sitanggang selaku Manajer General Affair PT Musim Mas.

"Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang seperti disampaikan Pak Jaksa Agung," tambah febrie.

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pasal 2 ayat (2) berbunyi, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

(BACA JUGA:Jadwal Imsak dan Buka Puasa Wilayah DKI Jakarta, Bogor, dan Tangerang Hari Minggu 24 April 2022)

Termasuk, Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, b, e, dan f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan/atau Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 juncto Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri dan Harga Penjualan di Dalam Negeri.

"Yaitu ada beberapa ketentuan-ketentuan perdagangan yang telah disebut itu adalah sebagian ketentuan-ketentuan yang dijadikan dasar oleh penyidik sebagai perbuatan melawan hukumnya. Tapi tetap kami sangkakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor," tutur Febrie. 

(IM)

`
Kategori : Nasional